TINJAUAN YURIDIS HUKUM PKWT TERHADAP KONTRAK KERJA PTT PTSL KANWIL BPN DKI JAKARTA 2019
DOI:
https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1266Abstract
ÂAbstrak
Dalam rangka mencapai target PTSL 2019, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI merekrut PTT untuk menjadi Tenaga Pembantu Administrtif PTSL di DKI. Selama satu tahun kontrak, peneliti melihat ada hal- hal yang tidak sesuai antara isi kontrak kerja dengan yang terjadi dilapangan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Kontrak Kerja PTT PTSL Kanwil DKI Jakarta 2019 ditinjau dari Hukum PKWT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis peraturan perundang- undangan dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait dengan pelaksanaan PTSL dan PTT. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang didapatkan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara detail dan teliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, Kontrak kerja PTT PTSL Kanwil BPN DKI Jakarta 2019 telah memenuhi semua persyaratan secara hukum PKWT. Kedua, Perlindungan hukum terhadap PTT PTSL Kanwil BPN DKI Jakarta 2019 masih sangat lemah.
Â
Kata Kunci : Kontrak Kerja, PTT PTSL, Hukum PKWT
Â
AbstractIn order to achieve the 2019 Complete systematic land registration (PTSL) target, the Regional Office of the DKI Province National Land Agency recruited PTTs to become Complete systematic land registration (PTSL) Administrative Assistants in DKI. During the one year contract, the researcher saw that there were things that did not match the contents of the work contract with what was happening in the field so that the researcher was interested in examining the 2019 DKI Jakarta Regional Office PTT Complete systematic land registration (PTSL) Work Contract in terms of the Particular Time Working Agreement (PKWT) Law. This study uses a normative legal research method by analyzing legislation and other legal sources related to the implementation of Complete systematic land registration (PTSL) and PTT. All data used in this study are secondary data or data obtained by tracing legal materials in detail and thoroughly. The conclusions of this study are: The First, the PTT Complete systematic land registration(PTSL) work contract for the 2019 DKI Jakarta BPN Regional Office has fulfilled all the legal requirements of the Particular Time Working Agreement (PKWT). The second, legal protection for PTT Complete systematic land registration (PTSL) Regional Office of DKI Jakarta BPN 2019 is still very weak.
Keyword : Working Agreement, PTT PTSL, law of the Particular Time Working Agreement (PKWT)
Â
References
REFERENSI
BUKU & TESIS
Asyhadie, H Zaeni dan Kusuma, Rahmawati. Hukum Ketenagakerjaan DalamTeori dan Praktik Di Indonesia. 2019
.Jakarta : Prenada Media Group
Djalil. 2016. Tesis. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Sistem Pengupahan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Magister Ilmu Hukum. Universitas
Pasundan. Bandung.
F.X Djumialdji, Perjanjian Kerja.2005. Jakarta : Sinar Grafik Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. 2010. Jakarta : Bumi Akasara
Idris, S.E, M.H, Dr. Fahmi. Dinamika Hubungan Industrial. 2008 .Yogjakarta : Penerbit Deepublish
Marsinah, Dr. Luis. Hubungan Industrial dan Kompensasi (Teori dan Praktik). 2019 . Jogyakarta : CV. Budi Utama
Pitoyo, S.E., S. H., MBA., Whimbo. Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan. 2010. Jakarta : Visimedia.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. 2011. Bandung : Mandar Maju Bandung Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. 2005 . Jakarta :
PT.Serambi Ilmu Semesta. Rahayu, S. H., M. Hum., Dr. Devi
.Buku Ajar : Hukum Ketenagakerjaan. 2019.
Surabaya : Scopindo Soearmoko. 2008. Tesis. Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Sejak Berlakunya Undang-Undang No 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. Magister Kenotariatan. Universitas
Diponegoro. Semarang.
Subekti, Hukum Perjanjian .2002. Jakarta : Intermasa
Suwarto. Buku Panduan Undang- undang Ketenagakerjaan. Kantor Perburuhan Internasional.
Jakarta
Telaumbauna, S. H., M. H,. Dalinama. Hukum
Ketenagakerjaan. 2019.
Yogyakarta : Deepublish Publisher.
Wiwiho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja. 1978. Jakarta : Bina Aksara
JURNAL
Dumas Maneri, Barnabas. Makna dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak KerjaKonstruksi.Jurnal SASI Vol.23 Nomor.2, Juli – Desember 2017
Hamdan.Industri 4.0 : Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan DemiKemandirian Ekonomi. Jurnal NUSAMBA Vol. 3, No.2, Bulan Oktober, Tahun 2018.
Santoso, Budi dan Ratih Deviana Puru H. T. Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja. Jurnal Arena Hukum, Vol. 6 Nomor 3,
Desember 2012.
Susilo.Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa
Indonesia.Jurnal Historia,Vol.6. No.2 Tahun.2018. Umar, Azhar. Stratifikasi Sosial Dalam Bahasa Indonesia. Jurnal Medan Makna, Vol.4, Desember. Tahun 2007.
WEBSITE
E-book Statistik Pegawai Negeri Sipil Juni 2021
https://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada hari Selasa, 20 April 2021 pada pukul 12.30 WIB https://kemenperin.go.id/artikel/1847 3/Indonesia-Masuk-Kategori-Industri diakses pada hari Selasa, 20 April 2021 pada pukul 13.00 WIB https://www.ojk.go.id/sustainable- finance/id/berita/berita- nasional/Pages/RI-Masuk-10-Besar-
Negara-Industri-Dunia.aspx diakses pada hari Selasa, 20 April 2021 pada pukul 13.20 WIB. https://www.bps.go.id/subject/9/indu stri-besar-dan-sedang.html diakses pada hari Selasa, 20 April 2021 pada pukul 13.40 WIB https://saintif.com/kerajaan-hindu- budha-indonesia/ diakses pada 30 Okt 2021 pada pukul 19.30 WIB http://p2k.itbu.ac.id/ind/3070- 2950/Kerajaan- Islam_29579_itbu_ensiklopedia- dunia-q-itbu.html diakses pada 30 Okt 2021 pada pukul 19.35 WIB https://p2k.unkris.ac.id/id1/3065- 2962/Kerajaan- Larantuka_41740_p2k-unkris.html di)akses pada 30 Okt 2021 pada
pukul 19.40 WIB https://peraturan.bpk.go.id/Home/Det ails/43013 diakses pada 30 Oktober 2021 pada pukul 20.00 WIB
SOP Pencatatan PKWT Disnakerpmptsp.malangkota.go.id diunduh pada tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 20.00 WIB.
PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Lembaran UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Lembaran UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
Keputusan Menteri
No.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu
Petunjuk Teknis nomor 1069/3.1- 100/IV/2018 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.
Instruksi Presiden No.2 Tahun 2018 Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Peraturan Menteri No.6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan SPertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Lembaran Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria
Lembaran Undang-undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian
Lembaran Undang-undang No. 5 Tahun 20014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Menteri No.7 Tahun
tentang Upah Minimum
Lembaran undang-Undang No. 5
