TINDAK PIDANA EKONOMI SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI

Authors

  • Anas Lutfi Universtitas Al Azhar Indonesia
  • Rusmin Nuriadin Universtitas Al Azhar Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.36722/jmih.v3i2.754

Abstract

Abstrak-Pembangunan di bidang ekonomi sudah sejak lama menjadi titik berat dalam pembangunan jangka panjang sebab dalam peningkatan hasil-hasil dalam ekonomi akan dapat menyediakan sumber-sumber pembangunan dalam bidang sosial budaya pertahanan dan keamanan. Regulasi utama yang diadakan dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian adalah Undang-Undang Darurat (UUDRT) No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Aturan ini merupakan dasar acuan dari aturan-aturan yang akan lahir selanjutnya dan tentunya juga ikut mengatur perekonomian bangsa ini, Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan negara.

Kata Kunci: Pidana, Pembangunan, Ekonomi

Author Biographies

Anas Lutfi, Universtitas Al Azhar Indonesia

Magister Ilmu Hukum

Rusmin Nuriadin, Universtitas Al Azhar Indonesia

Magister Ilmu Hukum

References

Direktorat Jenderal Industri Kecil

Menengah, 2007, kebijakan pemerintah

Dalam perlindungan hak kekayaan

intelektual dan liberalisasi perdagangan

jasa profesi Di bidang hukum, Departemen

Perindustrian, Jakarta.

Henny Marlyna, Tinjauan Terhadap

Reformasi Hukum Bidang Hak Kekayaan

Intelektual, www.ikht.com , diakses pada

tanggal 17 maret 2010

Prinst, Darwan, 2002, Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti

Setiadi, Edi dan Yulia, Rena, 2009,

Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu,

Bandung.

Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955,

tentang Pengusutan, Penuntutan dan

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000

tentang Rahasia Dagang,

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000

tentang Desain Industri,

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000

tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang No.14 Tahun 2001

tantang Paten,

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

tentang Merk,

Undang-Undang No 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta,

http://forester-untad.blogspot.co.id/2012

/11/makalah-hukum-pidana-ekonomi.html

http://legendacerdas.blogspot.co.id/2015/0

/bab-i-pendahuluan-1.html

http://forester-untad.blogspot.co.id/2012/

/makalah-hukum-pidana-ekonomi.html

Downloads

Published

2021-07-17

Issue

Section

Articles